Kairo - Warga Mesir di luar negeri tetap antusias menggunakan hak pilihnya meskipun masih terjadi perselisihan sengit di dalam negeri terkait keabsahan referendum penetapan Undang-Undang Dasar (UUD).
"Kedutaan Besar dan konsulat Mesir di luar negeri mendapat sambutan
hangat dari warga Mesir setempat yang berbondong-bondong mencoblos
referendum konstitusi," demikian media massa setempat melaporkan, Kamis.
Warga Mesir di luar negeri diberikan kesempatan pertama pada Rabu
(12/12) untuk memilih "ya" atau "tidak" dalam pengesahan Rancangan UUD
yang diajukan oleh Majelis Konstituante itu.
Ada pun referendum di dalam negeri diagendakan akan digelar dua tahap,
yaitu tahap pertama pada Sabtu (15/12) di 10 provinsi mencakup Kairo,
dan tahap kedua pada 22 Desember di 17 provinsi sisanya.
Menurut surat kabar Al Ahram, antusiasme warga di luar negeri yang
menggunakan hak pilih untuk referendum itu terlihat terutama di
negara-negara Arab.
Konsul Jenderal Mesir di Jeddah Arab Saudi, Dubes Adel Al Alfi
mengatakan proses referendum di kantornya berlangsung semarak dan setiap
warga menggunakan haknya dengan mudah, bebas dan rahasia.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Sameer Abul Moati, yang juga
mengetuai referendum tersebut mengatakan, tercatat 15,3 juta pemilik
hak suara akan menentukan pengesahan UUD itu.
Di sisi lain, pro dan kontra mengenai referendum itu masih meruncing di
antara dua kubu berseberangan, yaitu kubu Islam yang mendukung dan kubu
sekuler yang menentang keras.
Kubu penentang referendum yang aktif berdemo di Istana Presiden dalam
dua pekan terakhir merencanakan akan menggelar unjuk rasa besar-besaran
pada Sabtu (15/12) bertepatan dengan hari referendum.
Kendati demikian, Komisi Referendum menyatakan akan merampungkan penyelenggaraan referendum tersebut sesuai jadwal.
"Kami tetap akan menjalankan tugas menurut kehendak rakyat," kata Abul Moati menegaskan. (ANTARA News)