Kairo. Usaha-usaha yang gigih diciptakan oleh kelompok nasionalis-sekuler terus mereka lakukan, dan tujuannya menghancurkan pemerintahan Mesir dibawah Presiden Mohammad Mursi. Ketiga tokoh yang sekarang menjadi dalang gerakan itu, terus melancarkan aksinya dengan dukungan Zionis-Israel.
Seperti yang diungkapkan oleh Jaksa Agung Talaat Ibrahim Abdallah yang menuduh mantan calon presiden dan para politisi melakukan kegiatan mata-mata dan menghasut rakyat yang bertujuan menggulingkan pemerintah. Jaksa Agung Talaat Ibrahim menuntut dilakukannya penyelidikan dan penuntutan demi keamanan negara, ungkapnya.
Hamed Sadeq, seorang pengacara yang mengajukan laporan, menuduh mantan calon presiden Amr Moussa (Koptik) dan Hamdeen Sabbahi (Sosialis), dan Pemimpin Partai Konstitusi (Doustur) yang berhaluan Mohamed ElBaradei, Presiden Partai Wafd Al-Sayed al-Badawy dan Kepala Para Hakim Ahmed al-Zend melakukan kegiatan mata-mata (spionase) dan menghasut.
Sadeq mengklaim bahwa Moussa bertemu dengan mantan Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni, kedua bersepakat menciptakan krisis di dalam negeri Mesir, guna menggagalkan pemerintahan Mursi.
Dalam laporan yang dibuat oleh Sadeg, itu menyebutkan bahwa semua politisi kalangan nasionalis sekuler dan koptik itu, kemudian bertemu di Markas Partai Wafd untuk melaksanakan semua skenario yang sudah diplot oleh Zionis-Israel. Mereka terus melaksanakan gerakan yang tujuannya menggulingkan Pemerintahan Presiden Mursid dengan bantuan Zionis-Israel, ujar laporan Hamed Sadeg.
Langkah yang dilakukan oleh Jaksa Agung Mesir itu, kemudian menyita kantor Partai Wafd yang akan digunakan penyelidikan. Sekarang ini seluruh kekuatan nasionalis sekuler dan koptik bersatu padu menggagalkan usaha Pemerintahan Mursi yang sudah menyelesaikan draf konstitusi yang baru, yang akan digelar dalma referendum yang berlangsung pada 15 Desember mendatang.
Gerakan yang sekarang berada di Mesir yang berusaha menjatuhkan pemerintahan Mesir itu, tak terlepas dari usaha-usaha Zionis-Israel, karena merasa sangat terancam oleh Pemerintahan Mursi dan terbentuknya konstitusi baru di Mesir, yang telah disyahkan Majelis Kontituante Mesir, dan sudah ditanda tangani oleh Presiden Mursi, dan akan diserahkan kepada rakyat melalui referendum.
Di mana ini merupakan sejarah baru bagi Mesir, bukan hanya menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi konstitusi yang baru itu, juga yang paling pokok membatasi jabatan presiden hanya dua kali (dua periode).
Krisis politik di Mesir semata-mata karena kekuatan nasionalis sekuler yang tidak menginginkan perubahan yang akan memberikan kepada kalangan Islamis dan rakyat Mesir lebih baik, dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
Mereka menuduh IKhwan dan Mursi melakukan tindakan diktator, padahal mereka yang sekarang memelopori penentangan terhadap Mursi, selama beberapa dekade menjadi alat kekuasaan yang sangat menindas. (voa-islam)