Kairo, 8 Shafar 1434/21 Desember 2012 (MINA) - Komite Dialog
Nasional (NDC) Mesir menyelesaikan daftar akhir calon-calon untuk Dewan
Syura dan berencana menyampaikannya kepada Presiden Mohammad Mursi pada
Jumat (21/12).
NDC itu dibentuk presiden Mursi dalam upaya menenangkan kekuatan politik yang menentang rancangan konstitusi, dan untuk menjembatani perbedaan partai-partai untuk masa depan proses politik Mesir, menurut laporan portal berita Egypt-Independent, Jumat.
Menurut hukum, nama para calon harus diumumkan sebelum hasil referendum konstitusi, kata sumber yang tidak ingin disebut namanya. Presiden Mursi harus menunjuk 90 anggota untuk majelis tinggi parlemen dalam beberapa jam setelah menerima daftar.
Putaran kedua referendum konstitusi dijadwalkan diselenggarakan pada Sabtu (22/12). Jika rancangan itu disetujui, kekuasaan legislatif akan dipindahkan dari presiden Mursi kepada Dewan Syura sampai Majelis Rakyat terpilih.
Dewan Syura akan terdiri atas 279 anggota, sepertiga di antaranya akan ditunjuk oleh Presiden.
Dewan Syura saat ini dikendalikan oleh partai-partai Islam. Pada Februari 180 anggota terpilih, sedangkan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata menolak untuk menunjuk 90 anggota yang tersisa selama masa transisi Mesir sebelum Mursi menjabat sebagai presiden.
Sumber tersebut mengatakan Anggota Front Keselamatan Nasional tidak dicalonkan ke dalam dewan syura karena pemimpin populer terdepan Hamdeen Sabbahi, pemimpin Partai Konstitusi Mohamed ElBaradei dan pemimpin Partai Kongres Mesir Amr Moussa menolak untuk dicalonkan atau menyarankan orang lain.
Para calon yang termasuk dalam daftar dewan syura tersebut termasuk pengkhotbah Islam, ketua Partai Mesir Amr Khaled dan ketua partai al-Ghad Thawra Ayman Nour. Juga kepala komite sistem politik Majelis Konstituante Gamal Gibril serta delapan perwakilan dari tiga gereja di Mesir.
Farid Ismail dari Partai Keadilan dan Kebebasan mengatakan Front Keselamatan Nasional mendorong perpecahan politik dimana mereka menolak bekerja sama dengan partai politik lainnya.
NDC mengalokasikan 55 kursi di dewan syura untuk partai-partai politik, 35 kursi untuk tokoh masyarakat, delapan kursi untuk gereja-gereja Katolik dan Anglikan Ortodoks, lima kursi untuk Al-Azhar, 15 kursi untuk Partai Keadilan dan Kebebasan, sembilan kursi untuk Partai Wasat, tujuh kursi untuk Partai Ghad dan 11 kursi untuk Partai Nour.
NDC juga menyepakati Dewan Syura tidak boleh melewati hukum apapun tanpa melaksanakan dialog nasional terlebih dahulu.
NDC itu dibentuk presiden Mursi dalam upaya menenangkan kekuatan politik yang menentang rancangan konstitusi, dan untuk menjembatani perbedaan partai-partai untuk masa depan proses politik Mesir, menurut laporan portal berita Egypt-Independent, Jumat.
Menurut hukum, nama para calon harus diumumkan sebelum hasil referendum konstitusi, kata sumber yang tidak ingin disebut namanya. Presiden Mursi harus menunjuk 90 anggota untuk majelis tinggi parlemen dalam beberapa jam setelah menerima daftar.
Putaran kedua referendum konstitusi dijadwalkan diselenggarakan pada Sabtu (22/12). Jika rancangan itu disetujui, kekuasaan legislatif akan dipindahkan dari presiden Mursi kepada Dewan Syura sampai Majelis Rakyat terpilih.
Dewan Syura akan terdiri atas 279 anggota, sepertiga di antaranya akan ditunjuk oleh Presiden.
Dewan Syura saat ini dikendalikan oleh partai-partai Islam. Pada Februari 180 anggota terpilih, sedangkan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata menolak untuk menunjuk 90 anggota yang tersisa selama masa transisi Mesir sebelum Mursi menjabat sebagai presiden.
Sumber tersebut mengatakan Anggota Front Keselamatan Nasional tidak dicalonkan ke dalam dewan syura karena pemimpin populer terdepan Hamdeen Sabbahi, pemimpin Partai Konstitusi Mohamed ElBaradei dan pemimpin Partai Kongres Mesir Amr Moussa menolak untuk dicalonkan atau menyarankan orang lain.
Para calon yang termasuk dalam daftar dewan syura tersebut termasuk pengkhotbah Islam, ketua Partai Mesir Amr Khaled dan ketua partai al-Ghad Thawra Ayman Nour. Juga kepala komite sistem politik Majelis Konstituante Gamal Gibril serta delapan perwakilan dari tiga gereja di Mesir.
Farid Ismail dari Partai Keadilan dan Kebebasan mengatakan Front Keselamatan Nasional mendorong perpecahan politik dimana mereka menolak bekerja sama dengan partai politik lainnya.
NDC mengalokasikan 55 kursi di dewan syura untuk partai-partai politik, 35 kursi untuk tokoh masyarakat, delapan kursi untuk gereja-gereja Katolik dan Anglikan Ortodoks, lima kursi untuk Al-Azhar, 15 kursi untuk Partai Keadilan dan Kebebasan, sembilan kursi untuk Partai Wasat, tujuh kursi untuk Partai Ghad dan 11 kursi untuk Partai Nour.
NDC juga menyepakati Dewan Syura tidak boleh melewati hukum apapun tanpa melaksanakan dialog nasional terlebih dahulu.