REPUBLIKA.CO.ID,
JENEWA-- Pemantau Khusus PBB untuk masalah Palestina, Richard Falk menuduh
masyarakat internasional bersekongkol dalam kebijakan Israel membangun
pemukiman ilegal di Palestina. Falk menyebut rezim Israel sedang malakukan
politik Aphertheid
Falk menyatakan ini dalam konferensi pers setelah memaparkan temuannya di Komisi Hak Asasi PBB di Jenewa, Senin (2/7) seperti dilaporkan AFP.
"Masyarakat internasional sedang berkonspirasi -mungkin tanpa mereka sadari- dalam proses ketidakadilan dalam konflik ini," kata Falk tentang pemukiman liar Israel.
Dia mencatat warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel tidak diberikan perlindungan hukum dan diperlakukan serupa dengan Apartheid.
"Saya pikir yang harus dimulai adalah menyebut satu nama sebagai pihak yang bertanggung jawab," ucapnya yang menyamakan 'sistem hukum diskriminatif' di Tepi Barat mirip apa yang menimpa Afrika Selatan silam.
Dalam laporannya, Falk menyatakan keprihatinan tentang langkah Israel yang melakukan penahanan administratif, perluasan pemukiman dan kekerasan oleh pemukim Yahudi.
Penahanan administratif adalah penjara tanpa tuduhan dan pengadilan untuk menahan warga Palestina selama enam bulan. Penahanan ini bisa diperpanjang sekehendak Israel tanpa batas waktu yang ditentukan.